Dukung Indonesia Emas 2045, Pemerintahan Baru Pesisir Selatan Harus Pastikan Tidak Ada Pungli di Sekolah

PENDIDIKQN - Indonesia tengah berupaya meraih visi besar menuju Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju dan sejahtera tepat di usia 100 tahun kemerdekaan. Pendidikan adalah kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut. Namun, di tengah semangat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, masih ada persoalan-persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan, salah satunya adalah praktik pungutan liar (pungli) di sekolah. Pemerintahan baru Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memiliki peran penting dalam memastikan sekolah bebas dari pungli agar akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan berintegritas dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 

Pendidikan Berkualitas Tanpa Beban Finansial
Pungli di sekolah sering kali muncul dalam berbagai bentuk, seperti pungutan untuk biaya pembangunan, seragam, atau kegiatan lainnya yang semestinya tidak dibebankan kepada siswa. Kondisi ini bertolak belakang dengan program pemerintah pusat yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20?ri APBN. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan dasar. Namun, jika pungli terus dibiarkan, dampaknya akan memicu ketimpangan akses pendidikan di kalangan masyarakat kurang mampu. 

Baca juga: Terima Aspirasi APTISI, Desy Ratnasari: Jadi ‘Peluru Tajam’ Awasi Kinerja Pemerintah

Pemerintahan baru Pessel harus memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berjalan tanpa hambatan. Ini bukan hanya soal membangun sekolah atau meningkatkan infrastruktur, tetapi memastikan integritas layanan pendidikan dijaga sepenuhnya. Tanpa pungli, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa bersekolah dengan tenang, tanpa khawatir akan biaya tambahan yang memberatkan. 

Pungli Menghambat Prestasi dan Mental Anak Didik
Pungli bukan hanya masalah finansial, tetapi juga berdampak psikologis pada siswa. Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di sekolah menumbuhkan ketidakpercayaan siswa dan orang tua terhadap sistem pendidikan. Padahal, kepercayaan publik sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. 

Baca juga: Pemerintah Buka Beasiswa LPDP Tahun 2022, Menkeu: Saatnya giliranmu!

Jika dibiarkan, pungli akan menanamkan nilai buruk pada generasi muda, yakni menganggap praktik korupsi adalah sesuatu yang wajar. Ini bertentangan dengan semangat Indonesia Emas 2045 yang mengandalkan generasi unggul, berkarakter, dan berintegritas tinggi. Pemerintahan Pessel harus bertindak tegas untuk memastikan sekolah menjadi tempat yang bebas dari segala bentuk penyimpangan, sehingga siswa bisa fokus pada prestasi dan pengembangan diri. 

Strategi Pemerintah Baru dalam Memberantas Pungli di Sekolah  
Untuk menciptakan lingkungan pendidikan bebas pungli, pemerintahan baru Pesisir Selatan dapat melakukan beberapa langkah strategis berikut: 

Baca juga: Tiga Sekolah di Pesisir Selatan Raih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional

1. Sosialisasi Kebijakan dan Edukasi

Sosialisasi penting dilakukan kepada seluruh pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah, bahwa pungutan liar adalah pelanggaran hukum. Selain itu, masyarakat juga harus diedukasi mengenai hak-hak mereka dalam pendidikan gratis. 

Baca juga: Ambruknya Bangunan SDN  14 Palangka Raya, Diduga Salah Perencanaan

2. Transparansi Anggaran Sekolah

Pemerintah daerah harus memastikan transparansi dalam pengelolaan dana BOS dan anggaran pendidikan lainnya. Setiap sekolah wajib mempublikasikan penggunaan dana secara berkala agar dapat diawasi oleh masyarakat. 

Baca juga: Jarimatika Perkalian Super Mudah

3. Mekanisme Pengaduan yang Efektif

Pemerintahan baru perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bisa berupa hotline pengaduan atau platform online yang memungkinkan orang tua melaporkan praktik pungli di sekolah dengan aman dan cepat. 

4. Tindakan Tegas bagi Pelanggar

Sanksi tegas harus diberikan kepada oknum yang terbukti melakukan pungli di sekolah. Tindakan ini penting sebagai bentuk efek jera dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pendidikan. 

5. Membangun Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum

Baca juga: Wabup Rudi Hariyansyah Sampaikan LKPD Pesisir Selatan Tahun 2021 Kepada BPK Perwakilan Sumbar

Kerjasama antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan aparat penegak hukum sangat penting dalam memantau praktik pungli. Audit dan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah bisa menjadi langkah preventif yang efektif. 

Mengantar Pesisir Selatan ke Arah Kemajuan
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi daerah maju, terutama dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimilikinya. Namun, potensi ini hanya dapat dimaksimalkan jika sumber daya manusianya unggul. Pendidikan yang bebas pungli adalah fondasi dalam mencetak generasi cerdas, inovatif, dan berintegritas. 

Pemerintahan baru harus menjadikan isu pungli sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda reformasi pendidikan. Langkah ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan daerah dan Indonesia secara keseluruhan. 

Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bersama yang harus diwujudkan melalui langkah konkret di berbagai sektor, terutama pendidikan. Pemerintahan baru Pesisir Selatan memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan sekolah-sekolah di daerahnya bebas dari pungutan liar. Dengan kebijakan yang transparan, tegas, dan berpihak pada rakyat, kita dapat memastikan setiap anak di Pessel memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi dan menjadi bagian dari generasi emas Indonesia di masa depan. 

Dukung pendidikan berkualitas, hapus pungli dari sekolah!

Baca juga: Wako Solok: Melalui Sociopreneur ID, Lahirkan Anak Muda Kreatif

Jakarta, 18 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi